HASJIM DJALAL'S archives
Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. adalah seorang diplomat senior, pakar hukum laut internasional, dan tokoh penting di balik pengakuan dunia terhadap konsep Wawasan Nusantara yang memperluas wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Lahir di Sumatera Barat pada 25 Februari 1934, ia meniti karier dari latar belakang sederhana hingga menjadi salah satu arsitek utama kebijakan kelautan Indonesia di forum internasional, termasuk dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut.
Selain pernah menjabat sebagai duta besar di berbagai negara, Prof. Hasjim juga dikenal sebagai inisiator dialog damai di Laut Cina Selatan melalui lokakarya yang membangun kepercayaan antar negara di kawasan tersebut.
biografi
Nama: Prof. DR. Hasjim Djalal, M.A.
Dilahirkan di Nagari Ampang Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Sumatera Barat, 25 Februari 1934
Pendidikan:
- SMP 1 Bukittinggi (tamat tahun 1950)
- SMA Negeri Birugo, Bukittinggi (tamat 1953)
- Bachelor of Arts, Akademi Dinas Luar Negeri (tamat 1956)
- Master of Arts, University of Virginia (1959)
- PhD, University of Virginia (1961)
- LEMHANNAS (1971)
PERJALANAN hidup
Dari Sumatera Barat hingga Menjadi Tokoh Kunci dalam Diplomasi dan Hukum Laut Internasional yang Mengukir Sejarah bagi Kedaulatan Maritim Indonesia.
Masa Kecil dan Latar Belakang Keluarga
Hasjim kecil dilahirkan dari keluarga sangat sederhana. Ayahnya, H. Djalaluddin, adalah seorang pemuka agama yang mendirikan sekolah Madrasah di dusunnya.
Hasjim muda bersama sanak keluarga di kampung halaman
Pendidikan Awal dan Perjuangan Merantau
Setelah menamatkan SMA, Hasjim muda bertekad melanjutkan ke Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) di Jakarta pada tahun 1953. Untuk keperluannya merantau, ayahnya membelikannya tiket kapal laut kelas dek seharga Rp 84 dan ibunya bahkan sampai menjual padi seharga Rp 300 demi mencukupi biaya hidupnya di Jakarta selama 2 bulan saja. Untuk menyambung hidup, Hasjim mengajar di beberapa SMA di Jakarta.
Mengikuti orientasi yang diadakan oleh USIS di Puncak (Jawa Barat), Juni 1957, sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
Pendidikan Tinggi di Amerika Serikat
Setelah lulus dari ADLN pada tahun 1956, Hasjim mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan program pendidikan S2 dalam bidang Ilmu Politik Internasional di University of Virginia, Amerika Serikat, dengan thesis berjudul “The Eisenhower Doctrine in the Middle East”.
Wisuda Master of Arts dari Univ. of Virginia (Juni 1959)
Minat pada Hukum Laut dan Pendidikan S3
Karena minatnya terhadap hukum laut semakin besar, maka Hasjim melanjutkan ke S3 dengan menulis disertasi yang berjudul “The Limits of Territorial Waters in International Law”, masih di universitas yang sama.
Mengikuti perkuliahan di Univ. of Virginia, AS
Karier Diplomatik Internasional
Sebagai diplomat, Hasjim Djalal pernah ditempatkan di berbagai belahan dunia, seperti di Irian Barat (1962-1963); Beograd, Yugoslavia (1964-1966); Guinea, Afrika Barat (1966-1969); Singapura (1972-1976), Washington DC, AS (1979-1981); dan New York, AS (1981-1983).
Ketika bertugas sebagai diplomat di luar negeri
Duta Besar Indonesia di Beberapa Negara
Pak Hasjim juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kanada (1983-1985) dan Duta Besar RI untuk Jerman (1990-1993), serta Duta Besar Keliling Indonesia untuk isu Hukum Laut dan Kelautan (1994-2000).
Pelantikan sebagai Duta Besar oleh Presiden Soeharto.
Kontribusi di Forum Internasional dan Hukum Laut
Selain itu, Pak Hasjim juga pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Delegasi Indonesia ke Konferensi PBB ke-3 tentang Hukum Laut, bahkan menjadi Wakil Ketuanya (1973-1982), mendampingi Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai Ketua Delegasi. Bersama anggota Delegasi lainnya, Pak Hasjim kelak banyak berjasa dalam memperjuangkan agar konsep Wawasan Nusantara dapat diterima oleh dunia internasional, sesuai dengan semangat Deklarasi Djuanda yang ditandatangani pada tahun 1957.
Pak Hasjim mengatakan bahwa pemikiran Perdana Menteri Djuanda adalah pemikiran yang visioner, karena menganggap bahwa 'segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.'
Pengalamannya berkuliah di Amerika Serikat dan peristiwa PRRI/Permesta di Sumatera Barat pada tahun 1958 semakin menguatkan niat Pak Hasjim untuk mendalami hukum laut dan masalah-masalah kelautan. Oleh karena itu, Pak Hasjim mendampingi Prof. Mochtar Kusumaatmadja sering mengikuti sidang di PBB untuk membuat dan menetapkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yaitu seperangkat aturan di bidang hukum laut dan masalah kelautan.
Sidang ketiga Konferensi Hukum Laut PBB yang ke-3, Jenewa, Maret-Mei 1975
Mengikuti Sidang PBB pada Sesi ke-9 di Jenewa, 12 Juli - 29 Agustus 1980
Pak Hasjim ketika mendampingi Prof. Mochtar Kusumaatmadja pada penandatanganan UNCLOS di PBB, New York, tahun 1982
KONTRIBUSI beliau
Dahulu, luas negara Republik Indonesia hanya 2.027.087 kilometer persegi dan laut yang terletak di antara pulau-pulau di Indonesia adalah perairan internasional, seperti laut di selat Sunda antara pulau Jawa dan Sumatera adalah laut internasional. Akibatnya, apabila kita hendak berlayar atau terbang dari Palembang ke Jakarta, maka kita akan melintasi atau terbang di atas perairan yang bukan merupakan wilayah atau teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah hampir 10 tahun memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara di Konferensi PBB ke-3 tentang Hukum Laut, akhirnya luas wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali lipat menjadi sekitar 5.193.250 kilometer persegi dan laut di antara pulau-pulau di Indonesia pun menjadi teritori kedaulatan NKRI.
Pak Hasjim banyak melakukan perundingan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Viet Nam, Australia dan India untuk menentukan batas wilayah perairan Indonesia dengan negara-negara tersebut.
Selain perundingan dengan negara tetangga, Pak Hasjim juga adalah inisiator dialog melalui kegiatan lokakarya atau workshop antara negara-negara Asia Tenggara, Taiwan, dan Tiongkok dimana diantaranya ada enam pihak bersengketa di Laut Cina Selatan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi di kawasan tersebut bisa dengan mudah memanas, maka konflik perlu dikelola dengan baik. Pak Hasjim berpandangan pengelolaan dilakukan melalui kegiatan yang membangun rasa saling percaya dan itu dapat dimulai dari kerjasama teknis. Alih-alih membahas mengenai klaim masing-masing, lokakarya ini rutin diadakan setiap tahun dan diberi nama Workshop Process on Managing Potential Conflicts in the South China Sea. Kegiatan ini pertama kali dilakukan sejak tahun 1990 dan masih berlangsung hingga hari ini. Kerjasama teknis yang sudah dikembangkan antara lain adalah dalam isu perubahan iklim, mengantisipasi naiknya permukaan air laut, melestarikan lingkungan di laut, terumbu karang, dan pesisir. Kini, lokakarya ini dikelola oleh Pusat Studi Asia Tenggara (PSAT) dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri RI.
PENCAPAIAN lainnya
Ketua Komite I Panitia Persiapan PBB untuk mendirikan International Seabed Authority (ISA) dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) pada tahun 1984-1994
Presiden Pertama International Seabed Authority, berkedudukan di Kingston, Jamaica (1995-1996)
Wakil Indonesia pada Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC), khususnya bidang akademik (IOR-AG), Mauritius (1997-2005)
Ketua Standing Committee Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC), Colombo, sejak 1996.
Wakil Indonesia pada Multilateral High Level Conference (MHLC) for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Species in the West and Central Pacific Ocean, Honolulu, dan negara-negara Pasifik lainnya, sejak 1997.
Wakil Indonesia pada Annual Meetings of the State Parties to the Law of the Sea Convention, New York, 1994-2000.
Anggota Dewan Kelautan Nasional (DKN) RI, 1996-1999, kemudian menjadi anggota Dewan Maritim Indonesia (DMI) sejak 1999, kemudian Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN).
Penasehat Ahli KASAL di Bidang Hukum Laut Internasional dan Masalah Kelautan
Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan
Penasehat Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Anggota Tim Penasehat Ketua Harian Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Anggota Tim Ahli Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
Anggota Tim Ahli FKP DPR RI (1998-1999)
Anggota Tim Ahli PAH I MPR mengenai Amandemen UUD 1945 (2001), kemudian Anggota Komisi Konstitusi MPR (2004-2005)
Penasehat Ahli Menteri Perhubungan (2010-2011)
©Copyright 2025 - Hasjim Djalal's Archives